Indonesia Siap-siap Dijajah China, Begini Modusnya

Indonesia Siap-siap Dijajah China Pemerintahan Xi Jinping menyiapkan strategi baru untuk ‘menjajah’ dunia melalui industri e-commerce.

Pada pekan ini, China mengeluarkan rancangan peraturan untuk mendorong pembangunan gudang di luar negeri dan memperluas bisnis e-commerce lintas batas atau kerap di istilahkan ‘cross-border’.

Industri e-commerce menjadi kekuatan penting bagi sektor perdagangan luar negeri China, menurut Kementerian Perdagangan negeri tersebut.

Di Indonesia, e-commerce China mulai menjamur dan di minati masyarakat. Misalnya saja TikTok Shop yang merupakan anak usaha ByteDance asal China.

Selain itu, Temu yang merupakan aplikasi dari PDD Holdings juga dengan cepat mendulang sukses di pasar luar China. Aplikasi tersebut mulai menjarah pasar Tanah Air sejak 2023 lalu dan meraup lebih dari 100 juta download di toko aplikasi Google Play Store.

Reuters melaporkan beberapa layanan asal China yang akan makin kencang mengepakkan sayap di kancah internasional adalah Shein, Temu, dan AliExpress.

Layanan-layanan itu menjual produk-produk buatan China untuk secara cross-border dengan harga sangat murah. Di prediksi pertumbuhannya akan makin besar dalam beberapa tahun ke depan, di kutip dari Reuters, Rabu (12/6/2024).

Strategi ‘penjajahan’ baru dari China ini bertujuan mendatangkan sumber pendapatan baru ke perusahaan-perusahaan yang tadinya fokus pada konsumsi pasar domestik.

Tak cuma penambahan gudang dan fasilitas di luar negeri, pemerintah China juga di laporkan akan meningkatkan manajemen data cross-border, serta mengoptimalkan jalur ekspor cross-border.

Aturan Barang Impor E-commerce Cross-Border di Indonesia

Namun, takti cross-border yang di gencarkan China bisa mematikan bisnis lokal di negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Untuk menanggulangi hal ini, Kementerian Perdagangan beberapa saat lalu mengeluarkan kebijakan dalam penetapan batas harga barang impor paling murah yang boleh di jual di platform e-commerce.

Hal itu di putuskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Permendag ini di undangkan dan berlaku mulai 26 September 2023.

Salah satu poin pada Pasal 19 ayat (2) di sebutkan bahwa harga barang minimum pada kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang bersifat cross-border senilai US$ 100 atau setara Rp 1,6 juta.

Sementara itu, pada pasal 19 ayat (3) di sebutkan, jika harga barang dalam bentuk mata uang yang berbeda. Bukan dolar AS (USD/ US$), maka di lakukan konversi menggunakan nilai kurs. Yang di tetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Baca juga: Sederet Prediksi Bunga The Fed Jelang Pengumuman

1. Investasi dan Utang

Salah satu cara utama China memperluas pengaruhnya adalah melalui investasi besar-besaran dan pinjaman. Melalui inisiatif Belt and Road Initiative (BRI), China telah menanamkan modal dalam proyek infrastruktur besar di Indonesia, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan kereta api cepat. Meskipun investasi ini dapat memberikan dorongan ekonomi, ada kekhawatiran bahwa utang yang dihasilkan dari proyek-proyek ini dapat membuat Indonesia tergantung pada China.

Contoh konkret adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini didanai oleh pinjaman besar dari China Development Bank. Jika Indonesia gagal membayar utang ini, aset-aset strategis bisa jatuh ke tangan China, seperti yang terjadi di beberapa negara Afrika dan Asia lainnya.

2. Pengaruh Politik

Pengaruh China di bidang politik juga tidak bisa di abaikan. Ada banyak spekulasi bahwa China menggunakan kekuatan ekonominya untuk mempengaruhi kebijakan politik Indonesia. Lobi-lobi politik dan dana kampanye dari perusahaan-perusahaan China di duga di gunakan untuk mendapatkan dukungan dari para pejabat tinggi di Indonesia. Hal ini dapat mengarah pada keputusan-keputusan politik yang menguntungkan China, tetapi merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Selain itu, ada juga dugaan bahwa China menggunakan diplomasi yang di sebut “soft power” untuk mempengaruhi opini publik. Misalnya, melalui media dan lembaga pendidikan yang di danai oleh China, mereka menyebarkan pandangan positif tentang China dan meredam kritik terhadap kebijakan-kebijakan mereka.

3. Ekspansi Ekonomi

China juga memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk mendominasi pasar Indonesia. Banyak perusahaan China yang masuk ke berbagai sektor ekonomi Indonesia, mulai dari pertambangan, energi, hingga teknologi. Hal ini membuat banyak sektor strategis di kuasai oleh entitas China, yang bisa mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia.

Misalnya, dalam sektor pertambangan, banyak perusahaan China yang mendapatkan konsesi besar untuk mengeksplorasi dan mengekstraksi sumber daya alam Indonesia. Selain itu, produk-produk China yang murah dan berkualitas menyaingi produk lokal, membuat banyak usaha kecil dan menengah di Indonesia kesulitan bersaing.

4. Kebudayaan dan Pendidikan

Modus lain yang di gunakan China untuk memperluas pengaruhnya adalah melalui kebudayaan dan pendidikan. Banyak sekolah dan universitas di Indonesia yang menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan di China. Program pertukaran pelajar, beasiswa, dan kursus bahasa Mandarin semakin banyak di tawarkan, yang secara tidak langsung meningkatkan pengaruh budaya China di Indonesia.

Selain itu, China juga aktif dalam menyebarkan kebudayaan mereka melalui berbagai festival, pameran, dan acara budaya. Hal ini di lakukan untuk menciptakan citra positif tentang China dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan mereka.

5. Imigrasi dan Demografi

Kehadiran tenaga kerja dan warga negara China di Indonesia juga menjadi isu sensitif. Banyak laporan yang menyebutkan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja asing asal China yang masuk ke Indonesia, terutama dalam proyek-proyek besar yang di biayai oleh China. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal dan potensi masalah sosial lainnya.

Reaksi dan Tindakan Pemerintah

Menanggapi kekhawatiran ini, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memastikan bahwa hubungan dengan China tetap menguntungkan dan tidak merugikan kepentingan nasional. Salah satu langkah yang di ambil adalah dengan memperketat regulasi terkait investasi asing dan memastikan bahwa proyek-proyek besar melibatkan lebih banyak perusahaan dan tenaga kerja lokal.

Selain itu, pemerintah juga berusaha untuk di versifikasi sumber investasi dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, sehingga tidak terlalu bergantung pada China. Upaya ini termasuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Asia lainnya.